KALIMANTANLIVE.COM – Pemerintah akan meluncurkan program makan bergizi gratis bagi anak-anak mulai 2 Januari 2025. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program ini dipatok sebesar Rp 15.000 per anak, namun implementasinya akan menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
“Anggaran di APBN ditetapkan Rp 15.000 per anak. Namun, fleksibilitas diterapkan karena harga bahan pangan berbeda-beda di setiap daerah,” jelas Dadan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/11/2024).
# Baca Juga :Ketua Komisi III DPRD Kotabaru Jerry Lumenta Ingin Menu Makan Gratis Sesuai Harapan Presiden
# Baca Juga :Kadisdikbud Kotabaru Tunggu Aturan Resmi Kemendikbud Soal Makan Gratis
# Baca Juga :Kilas Balik Peran Pemko Banjarbaru Sukseskan Haul Guru Sekumpul, dari Parkir, Kesehatan hingga Makan Gratis
# Baca Juga :Jelang Haul Guru Sekumpul, Warga Solan Tabalong Buka Rest Area dan Makan Gratis bagi Jemaah
Subsidi Silang untuk Daerah Mahal
Dadan menjelaskan, jika biaya bahan pangan di suatu daerah lebih murah dari anggaran yang ditetapkan, sisa dana akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan lebih banyak anggaran.
“Misalnya, ada daerah yang kurang dari Rp 15.000 per anak, kelebihannya bisa digunakan untuk daerah yang lebih mahal. Tapi intinya tetap diatur agar sesuai kebutuhan,” tambahnya.
Program ini juga tidak akan menyediakan paket makanan jadi. Sebagai gantinya, pemerintah akan membeli bahan baku yang kemudian diolah sesuai menu khas daerah masing-masing.
Sasaran Awal: 3 Juta Anak
Pada tahap awal, program ini akan menyasar 3 juta anak dalam tiga bulan pertama tahun 2025, dengan target bertahap hingga cakupan lebih luas di bulan-bulan berikutnya.
“Tahap pertama Januari hingga Maret untuk 3 juta anak. Setelah itu, kita akan lipat gandakan jumlahnya,” ungkap Dadan.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, turut menyoroti komponen menu yang paling mahal, yakni susu kemasan. Sebagai solusi, pemerintah tengah mempertimbangkan menggantinya dengan susu cair sebagai alternatif yang lebih ekonomis.
“Susu kemasan menjadi salah satu komponen mahal. Kita sedang mempertimbangkan susu cair untuk menekan biaya tanpa mengurangi nilai gizi,” jelas Prasetyo usai uji coba program di beberapa kota.
