PARINGIN, KALIMANTANLIVE.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Balangan menggelar sosialisasi teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta partisipasi dalam program Paralegal Justice untuk camat, lurah dan kepala desa, Selasa (4/12/2024) di Aula Benteng Tundakan Setda Balangan.
Sosalisasi ini mendatangkan pemateri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah (Kanwil) Kalimantan Selatan, yakni Yuli Rahmadani dan Kepala Desa Balida, Kecamatan Paringin, Sahridin.
# Baca Juga :Momen HGN 2024, Ketua DPRD Balangan Tekankan Pentingnya Peran Guru Bagi Bangsa
# Baca Juga :Pemerintah Kabupaten Balangan Masuk 18 Besar sebagai Finalis Lomba Kinerja Pemerintahan Daerah Terbaik
# Baca Juga :Apresiasi Peringatan HUT KORPRI di Balangan, Hanil Tamjid: Peran ASN Sangat Vital!
# Baca Juga :Begini Tanggapan Bupati Balangan Terkait Pandangan Umum Fraksi Tentang Raperda Pembiayaan Pembangunan
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan, Ir Tuhalus, mengucapkan terima kasih kepada pemateri, khususnya Kemenkumham Kanwil Kalsel yang bersedia berbagi ilmu kepada para peserta.
“Kami harap seluruh peserta, khususnya camat, lurah dan kepala desa dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mengingat informasi yang disampaikan sangat penting untuk menunjang tugas pelayanan di masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Balangan, Muhammad Roji menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada pemerintah desa dalam mengelola JDIH secara efektif, sehingga dapat mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Kegiatan ini diikuti oleh camat, lurah dan kepala desa dari empat Kecamatan, yaitu Batumandi, Lampihong, Paringin dan Paringin Selatan.
“Kegiatan hari ini mengundang kepala desa, lurah, serta camat dari empat kecamatan untuk memberikan informasi awal terkait pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta pentingnya pelaksanaan Paralegal Justice, yang merupakan program tahunan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kalimantan Selatan,” ujarnya
