Cuma yang menjadi masalah keluarganya harus 450 KK dengan minimal 2000 jiwa. Tapi meski kurang dari jumlah KK yang diwajibkan, tapi penduduknya 2000 jiwa boleh di mekarkan.
Dengan semangat dari bupati, pihaknya terus melakukan komunikasi, rapat di Jakarta — seperti Kemendagri dan Kemendes misalnya — maka 8 desa di Tanah Bumbu 2024 ini sudah mendapatkan dana desa.
Sementara itu, 19 desa belum terealisasi karena ketika diajukan terjadi moratorium sementara karena akan dilaksanakan Pemilihan Presiden atau Pemilu, sehingga 19 desa ini distop sementara.
Namun, jelas Samsir, disisi administrasinya tetap dibenahi karena pemekaran desa minimal setahun bisa diajukan dan maksimal tiga tahun.
“Administrasinya ke 19 desa ini sudah kita sampaikan kepada Dinas PMD Kalimantan Selatan, karena merupakan perpanjangan tangan Kemendagri, dan nantinya untuk melakukan verifikasi desa tersebut. Dan tahun 2025 menjadi sekala prioritas untuk diselesaikan,” ucapnya.
(Kalimantanlive.com/Desy)
editor : TRI
