Penguatan Ketahanan Pangan: Menjamin ketersediaan dan distribusi bahan pangan strategis, terutama menjelang hari besar keagamaan.
Inovasi Teknologi dan Digitalisasi: Mengoptimalkan teknologi untuk pemantauan harga, distribusi, dan stok bahan pokok.
Kolaborasi dan Komunikasi Publik: Membangun komunikasi efektif dengan masyarakat untuk mengedukasi dan mengurangi kepanikan terkait fluktuasi harga.
Pemantauan Terpadu: Mengawasi kebijakan yang berdampak langsung pada inflasi, seperti tarif angkutan dan harga BBM.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Fadjar Majardi, memaparkan prospek inflasi di tahun mendatang dan menggarisbawahi perlunya penguatan BUMD pangan untuk memperkuat rantai pasok lokal.
BACA JUGA: Pemprov Kalsel Anugerahkan Penghargaan IPKD untuk Tingkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah
Menurutnya, kemitraan strategis antara BUMD pangan, pemerintah daerah, dan sektor swasta dapat membantu menstabilkan pasokan dan harga pangan.
“BUMD pangan perlu mengembangkan produk lokal yang kompetitif dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi distribusi. Penerapan harga minimum dan program kontrak farming juga penting untuk melindungi petani dari gejolak harga,” jelas Fadjar.
Dalam pertemuan ini, sejumlah rekomendasi disepakati, seperti optimalisasi produksi pangan, perluasan kerja sama antardaerah, penguatan peran pemerintah dalam stabilisasi harga, pembentukan pusat distribusi mini, serta penyusunan roadmap TPID Kalsel 2025-2027 yang selaras dengan kebijakan nasional.
Gubernur H. Muhidin berharap hasil dari HLM ini dapat diwujudkan dalam langkah konkret yang berdampak positif bagi stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
Sumber: Adpim
