BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Mahasiswa-mahasiswi dari BEM se-Kalimantan Selatan melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Kalsel untuk mendesak pemerintah membatalkan kenaikan PPN 12 persen, Selasa (31/12/2024) siang.
Ratusan mahasiswa-mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi di Kalsel tersebut sempat melakukan aksi teatrikal dengan bertiarap di depan Kantor DPRD Kalsel, sebagai tanda ketidakberdayaan masyarakat, dan mengharapkan DPRD mampu menyalurakan aspirasi masyarakat, terutama penolakan kenaikan PPN 12 persen yang akan mulai berlaku pada Januari 2025.
BACA JUGA: Anggota DPRD Kalsel Firman Yusi Apresiasi Pencapaian Penyaluran Kredit Bank Kalsel Cabang Batulicin
Aksi damai BEM se-Kalsel mendapat pengawalan ketat dari ratusan petugas kepolisian yang menggunakan perlengkapan pelindung diri . Rombongan mahasiswa diadang di jalan, sehingga hanya bisa menyampaikan aspirasi secara damai di depan gedung DPRD Kalsel.
Mahasiswa sempat menuntut agar Ketua DPRD Kalsel H Supian HK yang datang langsung menemui mereka. Namun, karena ketua dewan sedang tugas luar, mahasiswa hanya ditemui wakil ketua DPRD Kalsel dan sejumlah anggota Dewan.
Di depan Anggota DPRD Kalsel, perwakilan BEM se-Kalsel menyampaikan lima tuntuntan kepada pemerintah, yakni: 1. Mendesak pemerintah membatalkan kenaikan PPN 12 persen. 2. Mendesak Presiden Prabowo mengeluarkan Perppu untuk membatalkan kenaikan PPN 12 persen pada 2025. 3. Mendesak Pemerintah Pusat maupun Pemprov Kalsel untuk membahas secara utuh kebijakan fiskal yang berkeadilan dan berkerakyatan. 4. Mendesak Pemerintah Pusat untuk menyalurkan pajak dari rakyat untuk dipergunakan sesuai amanat UU Pasal 29A, untuk sebenar-benarnya kepentingan masyarakat. 5. Menuntut Pemerintah Pusat mengesahkan dua calon UU, yakni Rancangan UU Masyarakat Adat dan Rancangan UU Perampasan Aset.
Usai menyampaikan lima tuntutan di depan Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo dan sejumlah anggota Dewan, mahasiswa langsung membubarkan diri secara tertib.
