BANJARBARU, Kalimantanlive.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Pengendalian Inflasi 2025 yang digelar secara virtual pada Senin (14/1/2025) dari Command Center Setdaprov di Banjarbaru. Rakor ini bertujuan membahas langkah-langkah konkret dalam pengendalian inflasi di daerah.
Kegiatan tersebut diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kalsel, Sutikno, yang hadir bersama pejabat dari berbagai instansi seperti BIN Kalsel, Kadin, Biro Perekonomian Setdaprov, dan Dinas Perhubungan Kalsel.
BACA JUGA: Perkuat Pariwisata, Pemprov Kalsel Gandeng Pemprov Bali Ciptakan Paket Wisata Terpadu
Rapat dipimpin oleh Plt Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini; Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappenas, Maino Dwi Hartono; serta sejumlah pejabat lain dari kementerian dan lembaga terkait.
Dalam paparannya, Sutikno melaporkan bahwa inflasi di Kalsel berada di angka 1,95 persen, sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional, namun tetap dalam batas normal.
Faktor utama penyebab inflasi di wilayah ini adalah ketergantungan pada pasokan luar daerah untuk sejumlah komoditas seperti telur, ayam daging, bawang merah, bawang putih, cabai, dan sayuran lainnya.
Untuk mengendalikan inflasi, Pemprov Kalsel akan:
Memperkuat kerja sama antarinstansi guna memastikan pemenuhan kebutuhan komoditas utama.
Memberikan subsidi angkutan bahan pokok, terutama untuk wilayah terpencil, guna menekan biaya distribusi yang berkontribusi pada kenaikan harga.
Meningkatkan sosialisasi program harga subsidi, seperti minyak goreng bersubsidi (Minyakita), untuk mencegah permainan harga di pasar.
