Selain membahas kuota, diskusi juga mencakup pentingnya pengawasan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.
Pemerintah daerah diimbau untuk memastikan bahwa solar subsidi digunakan sesuai kebutuhan, terutama untuk mendukung transportasi publik.
BACA JUGA: Komisi III Akan Sidak Proyek Jembatan Perumnas – Pembibitan Desa Semayap
Hasil pertemuan ini diharapkan segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait, termasuk BPH Migas dan Pertamina, agar tambahan kuota BBM bersubsidi untuk Bus Trans Banjarbakula bisa terealisasi dengan cepat.
Kunjungan ini mencerminkan upaya DPRD Kalsel untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik serta mendorong perkembangan perekonomian dan aksesibilitas masyarakat di wilayah metropolitan Banjarbakula.
Sumber: Humas DPRD Kalsel
