BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memasuki 100 hari pertama masa kepemimpinannya pada 28 Januari 2025, setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 lalu.
Berbagai pemberitaan kini memenuhi media terkait implementasi program kerja, janji politik, dan efektivitas kinerja kabinet Merah Putih.
Di awal masa jabatan, Presiden Prabowo Subianto disebut oleh sejumlah pengamat ekonomi akan mewarisi utang negara dari pemerintahan sebelumnya sebesar Rp8.560,36 triliun per akhir Oktober 2024. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada pada level aman, yaitu 38,66 persen.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, HM Syaripuddin, memberikan pandangannya terkait tantangan ekonomi di awal pemerintahan Prabowo Subianto.
Menurutnya, Presiden memikul beban ekonomi masa lalu, termasuk utang negara, pengangguran, dan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang terukur dan mendalam untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Banyak pengamat ekonomi menilai Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan berupa utang negara, pengangguran, dan kemiskinan, di tengah ruang fiskal yang semakin sempit. Hal ini dapat menjadi kendala bagi peluang pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Sebagai politisi PDI Perjuangan, Bang Dhin—sapaan akrab HM Syaripuddin—menekankan pentingnya strategi kebijakan fiskal yang afirmatif sesuai dengan kebutuhan nasional dan visi misi pemerintahan saat ini. Dengan pendekatan ini, tantangan ekonomi diharapkan dapat diatasi, seiring upaya menjalankan target transformasi ekonomi nasional.
