“Mengingat banjir sudah menjadi bencana tahunan, diperlukan perencanaan yang lebih komprehensif. Jika diperlukan, Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kalsel bisa direvisi agar lebih relevan dengan kondisi saat ini,” ujar Ilham.
Selain revisi regulasi, ia juga mendorong BPBD Kalsel untuk mengevaluasi kembali dokumen penanganan banjir serta mengintensifkan koordinasi dengan dinas dan stakeholder terkait demi merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif.
BACA JUGA: DPRD Kalsel Dorong Perbaikan Layanan untuk Peserta BPJS Kesehatan
“Kami mengajak BPBD Kalsel untuk melakukan evaluasi mendalam dan memperkuat sinergi dengan instansi terkait guna memastikan solusi jangka panjang yang dapat mencegah bencana serupa di masa mendatang,” pungkasnya.
Sumber: Humas DPRD Kalsel
