PALANGKARAYA, Kalimantanlive.com – Komisi I DPRD Kalteng mengunjungi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah untuk membahas strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pemberlakukan Opsen Pajak, Senin (3/2/2025).
Pertemuan tersebut terkait tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja yang diselenggarakan pada 21 Januari 2025 di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
BACA JUGA: Wakil Ketua DPRD Kalsel Tegaskan Komitmen Pancasila di Sarasehan Kebangsaan Nasional
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin menyampaikan bahwa lumbung PAD adalah dari Badan Pendapatan Daerah.
“Oleh karena itu, Komisi I DPRD siap membantu dan memfasilitasi dalam segi sarana dan prasarana demi mengupayakan pencapaian target PAD di Provinsi Kalimantan Tengah,”katanya.
Adapun tujuan dari rapat koordinasi ini yaitu untuk membahas Proyeksi dan Strategi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemberlakuan Opsen Pajak dan hal lain yang dianggap perlu. Pertemuan ini selanjutnya akan menentukan upaya peningkatan PAD di Provinsi Kalimantan Tengah ke depannya.
Beberapa hal yang turut dibahas dalam pertemuan kali ini adalah tentang kenaikan tarif pajak kendaraan pada tahun 2025, ketransparanan dalam sistem Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan SOP yang harus diketahui oleh masyarakat, serta tentang inisiatif dewan untuk membuat Perda perlindungan untuk petani sawit, juga dalam bidang pertanian dan budidaya kelautan.
Selanjutnya, Anggota Komisi I, Yohanes Freddy Ering menyampaikan kesiapan untuk membantu jika terdapat kendala pada UPT Samsat dalam proses penanganan pajak kendaraan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan.
