BANJARBARU, Kalimantanlive.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Sumber Dana APBN 2025 serta Penandatanganan Surat Pernyataan di Ruang Rapat H Aberani Sulaiman, Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Selasa (4/2/2025).
Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menekankan pentingnya koordinasi dan pengawasan dalam pengelolaan dana APBN, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non-Fisik, serta Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
BACA JUGA: Pemprov Kalsel Dirikan Dapur Umum di Martapura Timur untuk Bantu Korban Banjir
“Pengelolaan dana APBN membutuhkan koordinasi yang kuat dan monitoring yang ketat agar dapat terlaksana secara optimal,” ujar Syarifuddin.
Ia juga mengingatkan bahwa anggaran yang telah diterima harus segera direalisasikan untuk menghindari dampak dari ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi APBD.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Syafriadi, yang hadir sebagai narasumber utama, mengusulkan penerapan indikator khusus untuk memantau efektivitas penggunaan DAK Fisik, Dana Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.
“Kita perlu menetapkan indikator yang jelas agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target,” kata Syafriadi.
