Dengan akan meminta surat kuasa dari Asisten 2 melalui Dinas Perikanan, dengan harapan penambahan kuota yang diminta ke BPH Migas terealisasi sesuai kebutuhan.
“Nelayan kita bukan hanya di Kecamatan Pulau Laut Utara, tapi masih banyak lagi di kecamatan lain. Kami dari Komisi 2 hanya mengawal kebijakan, teknis urusan Dinas Perikanan,” tandas Abu Suwandi. (*)
Kalimantanlive.com/Ger
