DPRD Kalsel Minta Dilakukan Investigasi Menyeluruh Permasalahan Warga dengan PT AW dan PT ABS di Batola

Tak Berkategori

BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan harus dilakukan investigasi menyeluruh untuk menyelesaian dugaan pengambilalihan tanah milik masyarakat serta pelanggaran aturan ketenagakerjaan di perusahaan sawit PT Anugerah Watindo (AW) dan PT Agro Bumi Sentosa (ABS) di Kabupaten Barito Kuala.

“DPRD Minta harus ada investigasi menyeluruh untuk mengungkap kejelasan dan mengurai benang kusut persoalan antara masyarakat pemilik lahan dengan perusahaan sawit di Batola,” kata Wakil Ketua DPRD Kalsel H Kartoyo, saat menerima perwakilan unjuk rasa warga dan pekerja dari Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI) di DPRD Kalsel, Selasa (10/2/2024).

BACA JUGA:

Kartoyo yang didampingi Anggota Komisi IV DPRD Kalsel Bambang, Kepala Disnakertrans Kalsel Irfan Sayuti, meminta Disnakertrans Kalsel membentuk tim gabungan untuk melakukan investigasi menyeluruh tersebut.

Politisi Partai Nasdem tersebut menyatakan, sikap DPRD jelas berada di belakang masyarakat. Menurut dia, keberadaan investor memang harus dilindungi, tetapi hak-hak pekerja dan masyarakat juga harus dipenuhi.

“Diduga ada beberapa hak yang memang tidak dipenuhi, seperti yang telah disampaikan masyarakat hari ini. Karena ini masalah urusan perut, di mana benang kusutnya kita selesaikan bersama-sama” ucapnya.

Aksi unjuk rasa masyarakat dan buruh anggota SBNI di DPRD Kalsel, terkait PT AW dan PT ABS di Batola, Selasa (10/2/2024). (Kalimantanlive.com/ eep)

Untuk itu, lanjut Kartoyo, Komisi IV didorong untuk melakukan rapat kerja melakukan pendalaman dengan memanggil semua SKPD terkait.

“Kalau perlu memanggil pihak perusahaan, karena tadi menyangkut tenaga kerja, ada masalah BPN, APH jadi oknum, perkebunan dan perusahaan itu sendiri,” jelasnya.

Kartoyo mengungkapkan, dalam pertemuan DPRD Kalsel bersama perwakilan warga dan SBNI, dihasilkan tiga kesimpulan, yakni, pertama Investigasi menyeluruh.

“Investigasi menyeluruh maksudnya, dari awal sampai akhir melibatkan semua stake holder, ada perusahaan, ada pemerintah desa, Disnaketrans, BPN menyangkut sertifikat yang dijaminkan, bahkan pihak Bank bisa dipanggil, ada oknum-oknum APH, pihak kepolisian dan kejaksaan,” sebutnya.