Kadisnakertrans Kalsel juga berharap agar Desk Ketenagakerjaan di Mabes Polri segera dibuka di Polda Kalsel, agar persoalan seperti ini bisa ditangani sesuai proserdur dan cepat.
Sebelumnya, puluhan pekerja dari SBNI dan warga Wanaraya Batola melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan dugaan pelanggaran dan ketidakadilan yang dilakukan perusahaan sawit PT AW dan PT ABS kepada masyarat eks transmigran dan pekerja di DPRD Kalsel.
Berbagai persoalan disampaikan, antara lain soal kepemilihan tanah masyarakat yang berpindah tangan melalui program revitalisasi atau plasma, pembayaran SHU yang tidak sesuai, upah pekerja yang tak sesuai UMR, THR, Jamsosten, hingga adanya dugaan intimidasi oknum APH.
Dalam orasinya, Ketua SBNI Kalsel Waginu menyatakan perusahan PT AW dan PT ABS tidak manusiawi dan tidak berkeadilan terhadap buruh dan pekerja dan mendesak pengawas dari kepolisian dan Disnakertrans untuk turun ke lapangan melakukan pemeriksaan.
Saat pertemuan dengan DPRD Kalsel, M Nasir, advokat SBNI yang mewakili masyarakat, menyebutkan melalui program revitalisasi PT AW dan PT ABS yang memiliki lahan sekitar 5 ribu hektare, merangkul masyarakat transmigran pemilik sertifikat lahan di Wanaraya untuk bekerja sama, namun perusahan ingkar janji sehingga masyarakat jadi korban.
“Transmigran yang memiliki lahan 2 hektare ditawari program revitalisasi atau sistem plasma. Namun perusahaan tidak tepat janji, setelah tanam ditinggal, masyarakat merawat sendiri, setelah berbuah perusahaan datang mengambil buah. Bahkan setelah kredit lunas, sertifikat tidak diserahkan dan lahannya diklaim milik perusahaan. Ada juga, lahannya semula 2 hektare menjadi 1 hektare,” ujarnya.