Menurutnya, peran masyarakat juga perlu dalam mengawasi praktek politik uang yang terjadi selama Pemilu. Karena pelanggaran politik uang ini lebih membahayakan ketimbang politik bernuasa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).
“Kalau politisasi SARA kami melihat di pemilihan tahun ini tidak seperti di daerah yang lain untuk Kalsel lebih kondusif. Kalau politik uang masih menjadi isu yang banyak dibicarakan,” ucapnya.
Selain itu, Bawaslu Kalsel juga mendapat saran untuk memaksimalkan pengawasan saat Pemilu. Terutama mengenai Pilkada Banjarbaru 2024.
“Ini masukan yang sangat penting, namun disisi lain kita menghargai proses di Mahkamah Konstitusi (MK),” tuturnya.
Ia berjanji kedepannya bakal lebih memperbaiki pengawasan terhadap penyelenggara Pemilu.
Kalimantanlive.com/Ilham
Editor: Elpian