BANJARMASIN, KALIMANTANLIVE.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin melaksanakan Pekan Panutan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025 Tahun Pajak 2024 sekaligus Pembukaan Layanan Di luar Kantor (LDK) Asistensi Pelaporan SPT Tahunan, di Aula Kayuh Baimbai Balaikota Banjarmasin, Kamis (13/02/2025).
Kegiatan dibuka oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, dan turut dihadiri Kepala KPP Banjarmasin Devyanus CN Polii, Kepala BPKPAD Banjarmasin Edy Wibowo, sejumlah Kepala SKPD, Camat Se-Kota Banjarmasin serta jajaran terkait.
# Baca Juga :Revitalisasi Pasar Batuah Tertunda, Pemko Banjarmasin Pertimbangkan Pembangunan Rumah Susun
# Baca Juga :Sinergi Bank Kalsel dan Pemko Banjarmasin: Ribuan Konsumsi Gratis untuk Jamaah Haul Guru Sekumpul ke 20
# Baca Juga :Persiapan Maksimal Pemko Banjarmasin Sambut Jamaah Haul Guru Sekumpul ke-20
# Baca Juga :Pemko Banjarmasin Adakan Pasar Murah Subsidi untuk Stabilkan Harga Bahan Pokok Menjelang Libur Akhir Tahun
“Kebersamaan dan pembinaan terus kita lakukan dengan wajib pajak setiap tahun, dengan inovasi serta kemudahan yang ada semoga dapat melakukan penyetoran tepat waktu, untuk ASN sendiri terakhir tanggal 28 Februari nanti, jadi tolong diingatkan,” ujarnya.
Untuk itu, ia berharap ASN dan masyarakat Kota Banjarmasin agar bisa secepatnya menyetorkan SPT tahunan dalam rangka menggali penerimaan negara dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin.
“Alhamdulillah tadi, sebagian ASN yang di absen semuanya sudah melakukan pelaporan SPT,” katanya.
Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar jangan sampai terlewat dalam melapor, tak hanya kepada masyarakat, ia juga mengingatkan kepada rekan-rekan SKPD maupun mitra media Pemko Banjarmasin.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Banjarmasin Devyanus CN Polii menyebut penerimaan negara yang dipungut dari keseluruhan pajak tahunan SKPD lingkup Pemko Banjarmasin di bawah kelola KPP Pratama Banjarmasin bernilai sekitar 118 Miliar untuk tahun 2024.
Adapun target capaian penerimaan yang diperoleh secara keseluruhan, ujar dia, termasuk meliputi pembayaran pemerintah dan lain sebagainya itu mencapai Rp 1,633 Triliun.