BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Dalam rangka merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPA KB) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dan Forum Perangkat Daerah Tahun 2025.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dyan Nur, menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah perencanaan pembangunan daerah, khususnya di sektor pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan keluarga.
BACA JUGA: Pemprov Kalsel Bahas Hilirisasi dan Industrialisasi Berkelanjutan dalam Rakor Perindustrian 2025
“Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukan sekadar isu sosial, tetapi juga indikator utama kemajuan daerah. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberikan kesempatan setara bagi perempuan dan anak untuk tumbuh, berkembang, serta berkontribusi dalam pembangunan,” ujar Agus.
Dalam forum ini, beberapa isu utama dibahas, di antaranya:
- Penguatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, mencakup akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta perlindungan hukum.
- Peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur pendukung, guna memastikan kesetaraan akses bagi perempuan dan anak.
- Kolaborasi lintas sektor, untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- Penguatan program ketahanan keluarga, sebagai kunci menciptakan generasi penerus yang berkualitas.
- Agus Dyan Nur menekankan pentingnya penyusunan program berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat.
- Dengan kerja sama erat antara pemangku kepentingan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
“Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang akan menjadi pedoman dalam pengembangan kebijakan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan keluarga di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Sumber: MC Kalsel
Editor: Elpian