Namun demikian, Bambang Yanto mengaku hanya bisa mengusahakan, karena keputusan tetap ada di pusat.
“Kita usahakan akan ditindaklanjuti, bagaimana pun tetap berharap karena semua ini keputusan ada di pusat bukan di kita, kita hanya menyampaikan aspirasi dari kawan kawan mahasiswa insyaallah akan kita laksanakan,” tambahnya.
Adapun tuntutan yang mereka bawa, yakni meminta kejelasan alokasi perencanaan target makanan bergizi gratis atau MBG yang tepat, tolak dan evaluasi ulang kebijakan pengurangan beasiswa, serta peninjauan kembali kebijakan pemangkasan anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan subsidi kesehatan.
Bahkan mereka mengecam pengurangan anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTNBH), serta meninjau kembali Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak pro rakyat.
Kemudian mereka mendorong pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset, serta meminta sahkan dan menuntaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.
Kalimantanlive.com/Akhmad Zainul Arifin
Editor: Elpian