Ia menambahkan bahwa pengelolaan hotel telah beralih ke PT BGS, yang tidak mengakui kepemilikan unit oleh para pembeli karena masalah dengan PT BAS.
“Pemilik merasa dirugikan karena tidak ada kejelasan terkait hak mereka, sementara PT BGS merasa dirugikan oleh tindakan PT BAS,” tambahnya.
BACA JUGA: DPRD Kalsel Bahas Penundaan Pengadaan Proyek bersama DPRD Kotabaru
DPRD Kalsel berencana mengadakan rapat lanjutan dengan menghadirkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Polda Kalsel untuk mencari solusi yang adil.
“Karena belum ada kesepakatan, DPRD Kalsel akan terus memfasilitasi agar persoalan ini tidak perlu dibawa ke ranah hukum yang bisa merugikan masyarakat. Semoga ada penyelesaian di tingkat dewan,” tutup Alpiya.
Sumber: Humas DPRD Kalsel
