JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2/2025).
Badan ini diproyeksikan untuk mengonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan pengelolaan aset yang diperkirakan mencapai 900 miliar dolar AS (setara Rp 14.670 triliun berdasarkan kurs saat ini).
# Baca Juga :Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Resmi Dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara
# Baca Juga :Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara
# Baca Juga :Seminar Nasional Prabowonomics Perkenalkan Konsep Ekonomi Pancasila Presiden Prabowo
# Baca Juga :Presiden Prabowo Resmikan Proyek Ketenagalistrikan Berbasis Energi Bersih Terbesar di Indonesia
CELIOS Menilai Kurang Tepat
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai peluncuran BPI Danantara kurang tepat di tengah kondisi keuangan negara yang sedang mengalami defisit anggaran.
Menurut Peneliti Ekonomi CELIOS, Jaya Darmawan, kapasitas fiskal Indonesia saat ini sedang sempit, sehingga keputusan ini perlu dikaji ulang.
“Selain defisit anggaran, kapasitas fiskal kita juga sedang sempit,” ujarnya seperti dikutip, Selasa (25/2/2025).
Faktor Ekonomi yang Memburuk
Jaya juga menyoroti kondisi ekonomi yang belum stabil, terutama dalam sektor manufaktur dan ketenagakerjaan.
Pertumbuhan sektor tekstil masih rendah.
Angka pengangguran terus meningkat akibat menurunnya performa manufaktur.
Hampir 10 juta orang turun kelas dari menengah ke bawah karena instabilitas ekonomi.
Ketimpangan ekonomi yang masih tinggi berkontribusi terhadap kemiskinan struktural.
Jaya juga menekankan bahwa rekam jejak investasi BUMN yang belum optimal bisa menjadi risiko bagi Danantara.
