SAMPIT, KALIMANTANLIVE.COM – Masalah dana pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur atau DPRD Kotim jadi perbincangan di kalangan Anggota DPRD Kotim.
Betapa tidak, dana pokok pikiran anggota DPRD Kotim tersebut, hingga saat ini belum ada kejelasan sehingga sempat dipertanyakan, anggota saat digelar rapat paripurna DPRD Kotim, beberapa waktu lalu.
Terkait dana Pokir Anggota DPRD Kotim tersebut, mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kotim, Rimbun yang menjelaskan dana tersebut diberikan sesuai kemampuan keuangan negara.
“Kita mengikuti bagiamana kemampuan keuangan negara, kemampuan keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten Kotawaringin Timur,” ujarnya.
Dijelaskan Rimbun, dana pokir tersebut juga disandingkan dengan program yang akan diarahkan ke dana Corporate Social Responsibility atau CSR melalui APBD Kabupaten dan provinsi juga dana APBN.
Lebih jauh Ketua DPRD Kotim, Rimbun menjelaskan, dana Pokir Anggota DPRD Kotim tersebut nantinya juga akan dibicarakan dengan Bupati dan Wakil Bupati, sehingga akhirnya bisa ditetapkan nilainya untuk masing-masing anggota DPRD Kotim.
“Dana itu nantinya akan digunakan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang selama ini semuanya sudah disampaikan kepada anggota DPRD Kotim,” ujarnya.
Dijelaskan Rimbun soal dana Pokir tersebut, konsentrasi untuk APBD murni tahun 2026 mendatang.
Lebih juah, Rimbun mengatakan, saat ini pihaknya dihadapkan dengan kebijakan rasionalisasi anggaran yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Terus terang saja, kita saat ini dihadapkan dengan adanya rasionalisasi dan efisiensi anggaran, untuk mencapai Rp141 miliar,” ujarnya.
Sehingga, kebijakan yang telah ditetapkan untuk rasionalisasi dan efisiensi tersebut, mengganggu program yang telah disepakati oleh DPRD dan Pemda.
Namun begitu, pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak, karena melihat dari kemampuan keuangan negara yang mengharuskan dilakukan rasionalisasi dan efisiensi tersebut.
Baca Juga : Hari Ini Digelar Rapat Paripurna DPRD Kotim, Agenda Pengesahan Pasangan Bupati dan Wakil Terpilih 2025-2030
Baca Juga :Tahun Baru 2025 Pantai Ujung Pandaran Ramai, Ketua DPRD Kotim Minta Warga Tertib Berlalulintas
Maka dari itu, program yang tidak terakomudir akan dikoordinasikan dengan pihak terkait lainnya untuk melihat program apa saja yang tertunda akibat rasionalisasi dan efisiensi tersebut.
