BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi armada bus Trans Banjarbakula serta kelangkaan gas elpiji 3 kg yang berdampak pada masyarakat miskin.
Rapat ini melibatkan berbagai mitra kerja, termasuk Dinas Perhubungan Kalsel, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalsel, PT Pertamina Sales Area Kalsel, BP Migas Banjarmasin, dan PT Bagong selaku pengelola bus Trans Banjarbakula.
RDP digelar pada Selasa, 25 Februari 2025, di ruang rapat Komisi III, Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, menyampaikan apresiasi atas jawaban Pertamina terkait permohonan Pemprov Kalsel melalui Dinas Perhubungan untuk menambah kuota BBM bagi 75 unit armada bus Trans Banjarbakula.
Saat ini, angkutan massal tersebut melayani empat koridor dengan kebutuhan BBM harian sebesar 4.190 liter solar bersubsidi.
“Hari ini kita dapat kepastian dari Pertamina bahwa meskipun tidak ada penambahan kuota, kebutuhan BBM untuk bus Trans Banjarbakula tetap akan tersedia dan operasionalnya tetap terjamin,” ujar H. Kartoyo.
