MUARA TEWEH, KALIMANTANLIVE.COM – Rapat secara virtual melalui aplikasi konferensi vidio (zoom) antara Kementrian Dalam Negeri RI dan beberapa daerah yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Indonesia turut diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan unsur Forkopimda setempat.
Seperti diketahui, Barito Utara adalah salah satu daerah di Indonesia yang harus melaksanakan PSU di antara daerah-daerah lainnya.
Rapat jarak jauh dengan berbagi layar tersebut dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M dari Kantor Kementrian Dalam Negeri, Jakarta.
BACA JUGA : Ancaman Politik Uang Diprediksi Tinggi, Perlu Libatkan Pemantau Luar Dan Lembaga HAM Awasi PSU Barito Utara?
Sementara di Muara Teweh, Barito Utara, dipimpin oleh Pj. Sekda Barito Utara Jufriansyah didampingi perwakilan Dandim 1013 Muara Teweh, perwakilan Kapolres Barito Utara, Komisioner KPU, Kepala Kesbangpol dan berbagai elemen pemerintah daerah setempat, bertempat di Ruang Rapat C Setda, Rabu, 5 Maret 2025.
Rapat kesiapan pendanaan untuk pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) itu untuk mengecek langsung kemampuan daerah dalam membiayai PSU yang tidak lama lagi akan digelar.
Tercatat, ada sekitar 24 daerah yang mengikuti zoom meeting kali ini diantaranya dari Papua.
“Diharapkan kerjasama dari Pemerintah Daerah, lebih khusus Gubernur, Sekda, bertanggung jawab masing-masing untuk pelaksanaan PSU ini,” kata Ribka Haluk.
Disampaikan Ribka pula, laporan kesiapan pendanaan PSU sangat penting karena masuk pada kategori darurat yang mendesak.
