JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Tradisi mudik Lebaran selalu dinantikan oleh jutaan warga Indonesia, namun musim mudik tahun 2025 kali ini diwarnai dengan maraknya tawaran travel gelap. Travel gelap merupakan angkutan umum yang beroperasi tanpa izin resmi dari pihak berwenang dan sering kali tidak memenuhi standar keselamatan.
# Baca Juga :Dua Saksi dan Kuasa Hukum Banjarmasin Kasus Dugaan Penggelapan Uang Umroh PT MHB Berharap Polisi Sasar sang Bos
# Baca Juga :Operasi Kewilayahan Keselamatan Intan 2025 Dimulai, Sasaran dari Motor hingga Bus
# Baca Juga :Terekam CCTV, Pria di Tanah Bumbu Ditangkap Warga Usai Curi Puluhan CD Wanita
# Baca Juga :Pria Asal Balangan Tipu 78 Calon Jemaah Umroh, Ngaku-ngaku Habib Demi Raup Rp33 Juta!
Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, menyatakan bahwa travel gelap masih menjamur menjelang mudik Lebaran 2025. “Diperkirakan pengguna travel gelap akan meningkat mengingat mudik gratis yang diselenggarakan Kemenhub sudah tidak tersedia lagi,” ujarnya kepada Kompas.com (4/3/2025).
Kasus kecelakaan fatal yang terjadi tahun lalu, di mana sebuah minibus travel gelap mengalami kecelakaan di Tol Cikampek KM 58 dan mengakibatkan 12 penumpang meninggal dunia, menjadi peringatan akan bahaya penggunaan transportasi ilegal ini. Kecelakaan tersebut terjadi ketika kendaraan melaju dari arah Jakarta dan melintas di lajur berlawanan arah (contraflow) sebelum akhirnya oleng ke lajur kanan.
Meskipun tarif yang lebih murah dan kemudahan akses menjadi daya tarik utama, risiko yang ditimbulkan oleh travel gelap sangat besar. Sopir yang tidak memiliki lisensi atau pengalaman yang memadai turut menambah potensi bahaya dalam perjalanan jauh. Di samping itu, travel gelap umumnya tidak terdaftar secara resmi sehingga sulit untuk dilakukan pengawasan dan penegakan standar keselamatan.
Djoko menambahkan, keberadaan travel gelap kian meningkat karena minimnya angkutan pedesaan. “Ketersediaan angkutan di pedesaan semakin menipis, sedangkan kebutuhan mobilitas masyarakat pedesaan ke perkotaan, khususnya di Jabodetabek, masih tinggi,” terangnya.
