Sama halnya juga, lanjut dia, di bentang alam DAS Katingan yang juga mengalami banyak perubahan tutupan hutan. Deforestasi dan Pendangkalan Sungai menjadikan banjir menjadi meluap, ini bukan hanya tentang curah hujan dan sekadar memberikan bantuan sosial, tegasnya.
Sejalan dengan pernyataan Janang, Igo selaku Manajer Pengorganisasian Rakyat
menambahkan, berkurangnya wilayah kelola rakyat sejalan dengan tingginya bencana ekologis yang terjadi di Kalimantan Tengah. Padahal praktik pengelolaan hutan yang dilakukan oleh komunitas itu sangat baik dalam menjaga kelestarian hutan dan mitigasi bencana.
“Akan tetapi kondisi hari ini, banyak wilayah kelola rakyat diberikan negara kepada pengusaha yang secara praktik sangat merusak hutan dan mengakibatkan bencana ekologis,” jelas dia.
Pemerintah harus segera mengesahkan sistem pengelolaan hutan yang telah masyarakat usulkan baik dengan skema perhutanan sosial, pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat atau pengelolaan lainnya yang lestari dan berkelanjutan,” pungkas Igo.
Kalimantan Live/M. Gazali Noor
