Oleh karena itu, penyusunannya harus selaras dengan kebijakan nasional serta mempertimbangkan kondisi demografi dan sosial-ekonomi daerah.
Berbagai aspek dibahas dalam rapat ini, termasuk proyeksi pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan strategi pembangunan berkelanjutan.
BACA JUGA: Sukses Kelola Barang Milik Daerah, Sekretaris DPRD Kalsel Terima Penghargaan dari Gubernur Muhidin
Para peserta juga menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi untuk memastikan kebijakan yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif.
Nor Fajri berharap proses pembahasan berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
“Dengan kolaborasi yang baik antara DPRD dan pihak terkait, kami optimis Raperda ini bisa segera rampung dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya.
Penyusunan Raperda GDPK ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam membangun kebijakan kependudukan berbasis data dan kajian ilmiah, guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.
Sumber: DPRD Kalsel
