Sementara itu, Gubernur Muhidin dalam arahannya menegaskan pentingnya langkah konkret dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi keuangan daerah. Salah satunya dengan percepatan penyusunan Roadmap TP2DD 2025 – 2029.
“Saya minta seluruh kepala daerah aktif memantau kebijakan Opsen dan implementasi KKI sebagai upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi belanja daerah,” ucapnya.
BACA JUGA: Gelar HLM Bersama BI, Gubernur Kalsel Dorong Inovasi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Daerah
Terkait pengendalian inflasi, Gubernur Muhidin menekankan pentingnya mendukung program swasembada pangan pemerintah pusat dan meningkatkan produktivitas berbagai komoditas pangan strategis lainnya melalui optimalisasi mekanisasi pertanian dan penerapan teknologi IoT di daerah.
“Budidaya padi dan cabai apung, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan. Termasuk pemanfaatan pupuk, batubara, sebagai strategi efisiensi pertanian,” katanya.
Muhidin juga menyatakan pentingnya untuk terus memperluas kerja sama dengan wilayah sentra produksi nasional guna mengantisipasi potensi kekurangan pasokan bahan pangan daerah, memastikan kelancaran distribusi, serta menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
“BUMD Pangan harus diperkuat, sebagai offtaker dan distributor komoditas pangan. Ini menjadi langkah penting mengendalikan harga, yang juga didukung optimalisasi peran Jukung Pangan dalam rantai distribusi di sisi hilir,” ujarnya.
Gubernur Muhidin meminta pemerintah daerah juga berkomitmen untuk segera menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi 2025-2027 dengan pendekatan integratif dari hulu ke hilir, yang diselaraskan dengan program pengendalian inflasi pemerintah pusat.
