MUARA TEWEH, KALIMANTANLIVE.COM – Dua kawasan TPS Barito Utara yang dijadwalkan akan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tanggal 22 Maret akan datang mendapat perhatian khusus Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barito Utara beserta Kepolisian dan Kejaksaan setempat.
Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara Adam Parawansa Syahbubakar, melalui Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Adi Susanto, didampingi anggota Bawaslu, Martin, menyampaikan hal itu kepada Kalimantan Live, Kamis, 13 Maret 2025 Siang.
Adi Susanto mengatakan, pihaknya bersama instrumen hukum lainnya yang tergabung dalam Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU), yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan Barito Utara telah melakukan sosialisasi ke beberapa tempat dalam kawasan yang akan mengadakan PSU mendatang, salah satunya Desa Malawaken pada hari ini tanggal 13 Maret 2025.
“Giat kami hari ini sosialisasi sekaligus pencegahan politik uang supaya tidak terjadi jual beli suara,” jelas Adi Susanto.
BACA JUGA : Ancaman Politik Uang Diprediksi Tinggi, Perlu Libatkan Pemantau Luar Dan Lembaga HAM Awasi PSU Barito Utara?
Gakkumdu, kata Adi Susanto, mendatangi warga di Desa Malawaken, membagikan brosur yang berisi imbauan untuk menolak politik uang serta nomor untuk melaporkannya, juga mengunjungi TPS tempat akan berlangsungnya PSU dan hal itu sangat disambut baik oleh warga setempat kata Adi.
“Dengan adanya kami turun berpatroli, warga disana sangat menyambut baik, ada edukasi dan ada rasa aman pula,” sebut Adi.
Martin yang mendampingi Adi Susanto menyebutkan, dalam Patroli tadi anggota Gakkumdu yang diturunkan ada 6 orang, 3 dari Kepolisian, 1 dari Kejaksaan dan 2 dari Bawaslu.
Adi Susanto Melanjutkan, ketika pihaknya mendatangi Desa Malawaken kondisi Desa setempat dalam keadaan yang kondusif, aman dan tenang seperti biasanya. Kabar yang menyebut Desa Malawaken telah menjadi seperti pasar hanya kabar burung dan tidak ditemukan jelasnya.
Adi Susanto juga mewanti-wanti agar pihak yang berkontestasi di PSU ini tidak coba-coba melakukan politik uang, karena semua stakeholder saat ini sangat memberikan perhatiannya pada PSU ini.
“Semua stakeholder akan memberi perhatian, baik stakeholder pemerintahan, pengawasan, kejaksaan dan kepolisian bahkan lebih ketat. Artinya kami yakin tidak ada yang berani coba-coba,” ingat Adi Susanto.
