BANJARMASIN, KALIMANTANLIVE.COM – Kota Banjarmasin masih terjebak dalam krisis sampah sejak penutupan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 1 Februari 2025.
Penutupan ini membuat sampah menumpuk di berbagai titik, memicu munculnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan bau tak sedap, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat.
# Baca Juga :Pemkot Banjarmasin Berupaya Tuntaskan Masalah Sampah dan Memulihkan Bekas TPAS Basirih
# Baca Juga :Penutupan TPAS Basirih Banjarmasin, Menteri LHK Tegaskan Pentingnya Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
# Baca Juga :Aktivis dan Mahasiswa Desak Pemkot Banjarmasin Tindak Lanjut Krisis Sampah dalam 30 Hari
# Baca Juga :Pemko Banjarmasin Gelar Pasar Murah untuk Jaga Kestabilan Harga Bahan Pokok Selama Ramadan
TPAS Basirih Ditutup karena Open Dumping
TPAS Basirih ditutup lantaran masih menggunakan sistem open dumping, metode pembuangan sampah yang tidak ramah lingkungan dan dilarang berdasarkan aturan pemerintah.
Akibatnya, kota yang sebelumnya dikenal sebagai “Kota Seribu Sungai” kini menghadapi permasalahan lingkungan serius. Warga mengeluhkan tumpukan sampah di berbagai sudut kota, termasuk di tepi sungai yang berpotensi mencemari air.
Menteri LH Temui Wali Kota Banjarmasin
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurrofiq, turun langsung ke Banjarmasin untuk membahas solusi bersama Wali Kota HM Yamin pada Sabtu (15/3/2025).
Hanif mengungkapkan bahwa TPAS Basirih sebenarnya telah dibangun sejak 1997 dengan dana dari Bank Dunia dan menggunakan standar internasional. Namun, kesalahan dalam pengelolaan menyebabkan permasalahan ini berlarut-larut.
“Pembangunan TPAS Basirih sudah berstandar internasional, tetapi pengelolaannya yang tidak sesuai sejak awal. Akibatnya, kini menjadi beban bagi Wali Kota saat ini,” kata Hanif, Minggu (16/3/2025).
Dia juga menyebut bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan solusi konkret agar masalah ini benar-benar terselesaikan.
