BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran hasil efisiensi, yang harus diarahkan ke sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Langkah ini diambil agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas.
BACA JUGA: Komisi IV DPRD Kalsel Bahas Efisiensi Anggaran 2025 dalam Rapat Kerja
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, saat memimpin rapat kerja Komisi II bersama mitra kerja untuk membahas pemotongan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Dalam rangka mendukung Inpres mengenai efisiensi ini, sejumlah pos anggaran anggota DPRD Provinsi Kalsel juga mengalami pemotongan. Tentunya kami berharap anggaran-anggaran hasil pemotongan ini benar-benar tepat sasaran,” ujar Muhammad Yani Helmi, yang akrab disapa Paman Yani, Selasa (18/03/25) malam di ruang rapat Komisi II.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, Dr. Ir. H. Ariadi Noor, M.Si., menjelaskan bahwa hasil dari efisiensi anggaran akan dialihkan dan difokuskan pada bidang-bidang yang menjadi prioritas utama, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur/sanitasi, optimalisasi pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan, serta program lain yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
