Myanmar Dilanda Gempa Dahsyat! Junta Militer Justru Hujani Warga dengan Serangan Udara

KALIMANTANLIVE.COM – Ketika gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Myanmar pada Jumat (28/3/2025), penderitaan rakyat justru semakin parah. Bukannya membantu korban, junta militer malah melancarkan serangan udara brutal ke desa-desa di Negara Bagian Shan, menambah kepanikan dan korban jiwa.

Pendiri organisasi kemanusiaan Free Burma Rangers, David Eubank, mengungkapkan bahwa serangan udara terjadi hampir bersamaan dengan guncangan gempa dan terus berlanjut selama tiga jam setelahnya.

# Baca Juga :Gempa Dahsyat Guncang Myanmar, 2.056 Tewas, BNPB Pastikan WNI Aman

# Baca Juga :Gempa Bumi Dahsyat Magnitudo 7,7 Goyang Myanmar Hingga Thailand, Gedung di Bangkok Ambruk

# Baca Juga :Gempar Politik Uang di Barito Utara Mulai Undang Reaksi Mahasiswa dan Aktivis, Rusdi Sampaikan “Perubahan”

# Baca Juga :Hat-trick Amad Diallo Gemparkan Old Trafford: Manchester United Lumat Southampton 3-1!

Serangan Mematikan di Tengah Bencana

BBC Myanmar mengonfirmasi bahwa sedikitnya tujuh warga tewas akibat serangan udara di Naung Cho, Shan, sekitar pukul 15.30 waktu setempat, hanya beberapa jam setelah gempa. Selain itu, junta juga membombardir wilayah Ching U di barat laut Sagaing serta daerah di perbatasan Myanmar-Thailand.

Kelompok pro-demokrasi melaporkan bahwa meski rakyat tengah berjuang menyelamatkan diri dari dampak gempa, junta tetap melancarkan serangan udara dan artileri tanpa henti.

Oposisi junta dari Karen National Union mengecam aksi brutal ini. “Junta militer terus menargetkan warga sipil, bahkan saat mereka sedang menghadapi bencana alam,” tegas kelompok tersebut dalam pernyataan resminya.

Media Dibungkam, Kebenaran Dihalangi

Tidak hanya melancarkan serangan, junta juga memperketat akses informasi. Wartawan asing dilarang meliput dengan dalih “situasi pasca-gempa.”

“Tidak ada jurnalis asing yang diperbolehkan datang atau beraktivitas di wilayah terdampak,” ujar Juru Bicara junta, Zaw Min Tun, pada Minggu (30/3/2025). Sejak kudeta 2021, rezim militer Myanmar semakin membatasi akses informasi dan bantuan kemanusiaan.