TANJUNG, KALIMANTANLIVE.COM – Meskipun pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD H Badaruddin Kasim (RSHBK) Tabalong terus dilakukan pembaharuan, namun tetap saja masih ada kekurangan.
Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat ini menjadi sorotan Ketua Komisi I DPRD Tabalong, H Akhmad Helmi yang menyatakan bahwa layanan kesehatan di rumah sakit belum ada direktur yang definitif.
#Baca Juga:791 ASN di Lingkup Pemkab Tabalong Resmi Dilantik dan Diambil Sumpah, Ini Pesan Bupati H Fani
#Baca Juga:Bupati Tabalong Sampaikan FGD Penantaan Non ASN dan Penerapan Sistem Merit Sangat Penting
#Baca Juga:Permudah Masyarakat Ingin Berobat, RSUD H Badaruddin Kasim Tabalong Uji Coba Mesin Anjungan Mandiri
“Ini ada kendala memang di manajemen Rumah Sakit H Badaruddin Kasim Tabalong dengan belum adanya direktur yang definitif,” katanya saat dimintai keterangan, Selasa (15/4/2025).
Ia mengungkapkan, Komisi I DPRD sebagai mitra RSUD H Badaruddin Kasim Tabalong menginginkan agar Bupati selaku kepala daerah untuk mengangkat direktur definitif.
Sehingga untuk penggunaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas di Bumi Saraba Kawa bisa sepenuhnya dikendalikan direktur yang definitif.
“Plt kewenangannya terbatas untuk semua pelayanan, apalagi kita ada pelayanan home care yang melibatkan 18 puskesmas yang harus di backup oleh direktur rumah sakit juga,” ujar Helmi selaku Kader Partai PKB.
