“Bagaimana kesiapan logistik, terutama kotak suara dan DPT di wilayah ini?” tanya Gubernur Muhidin saat peninjauan.
Wamendagri Bima Arya menegaskan pentingnya pengawasan PSU agar berjalan sesuai aturan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut Banjarbaru menjadi salah satu dari 24 daerah yang melaksanakan PSU dengan total anggaran nasional mencapai Rp700 miliar.
BACA JUGA: Pemprov Kalsel Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Air Minum dan Sanitasi Layak
“Semua mata tertuju ke Banjarbaru. PSU ini adalah bagian dari koreksi demokrasi, dan kami berharap pelaksanaannya tuntas tanpa gugatan baru,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal PSU di Banjarbaru. Ia mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya demi suksesnya demokrasi lokal.
“InsyaAllah besok pelaksanaan berjalan lancar. Kami mengajak seluruh warga Banjarbaru untuk hadir di TPS dan menentukan pilihannya,” katanya.
