Peristiwa ini menuai kecaman dari warganet yang menilai bahwa birokrasi seharusnya tidak boleh menghambat akses darurat, apalagi menyangkut nyawa seseorang.
Banyak yang mempertanyakan mengapa prosedur administrasi tidak bisa disesuaikan dengan kondisi darurat seperti yang dialami Amiluddin. Tagar #KTPDarurat dan #KemanusiaanDiAtasAdministrasi sempat menjadi trending di berbagai platform sosial media.
Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem
Pasca viralnya kasus ini, berbagai pihak mendesak pemerintah untuk mengevaluasi sistem administrasi kependudukan dan pelayanan kesehatan. Harus ada prosedur darurat bagi masyarakat yang dalam kondisi kritis namun terkendala dokumen.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari instansi terkait mengenai kemungkinan revisi sistem pelayanan untuk kasus-kasus darurat serupa.
(kalimantanlive.com/berbagai sumber)
editor : TRI
