Ia juga meminta Ditjen Perbendaharaan secara rutin menyampaikan progres penyaluran kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi bersama untuk perbaikan program UMKM ke depan.
“Kita harus terus bergerak bersama dan merangkul semua pihak. Ini sesuai arahan Gubernur Kalsel demi kesejahteraan masyarakat Banua,” tambahnya.
BACA JUGA: Hari Tari Sedunia, Pemprov Kalsel Gaungkan Semangat Lintas Generasi
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Syafriadi, melaporkan bahwa target penyaluran KUR tahun 2025 di Kalsel mencapai Rp5,69 triliun.
Namun, hingga akhir Maret baru terealisasi sekitar Rp1,1 triliun, menempatkan Kalsel di peringkat ke-20 nasional.
“Kami optimistis bisa mengejar target dan masuk 10 besar nasional. Perlu dukungan semua pihak, termasuk memperluas basis debitur baru,” jelas Syafriadi.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pelaku UMKM. Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin meningkatkan jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dari kalangan nasabah KUR.
