BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung Rabu siang (30/4/2025) di Gedung DPRD Provinsi Kalsel.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., dan dihadiri Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
BACA JUGA: Komisi I DPRD Kalsel Pantau Realisasi Anggaran di Badan Penghubung Jakarta
Empat panitia khusus (Pansus) telah dibentuk DPRD untuk membahas berbagai aspek dalam LKPj tersebut. Wakil Ketua DPRD, H. Kartoyo, S.M., membacakan rangkuman rekomendasi sebagai kontribusi DPRD dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan akuntabel.
Di bidang hukum dan pemerintahan, DPRD mendorong pembentukan BLUD untuk BPSDM serta penguatan peran Satpol PP, Damkar, dan keterbukaan informasi publik. Pansus juga mengusulkan regulasi hibah kepada ormas dan peningkatan koordinasi mitigasi bencana.
Pada bidang ekonomi dan keuangan, DPRD mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap sektor pangan dan mengusulkan program cetak sawah, pendampingan UMKM, integrasi sektor peternakan dan perkebunan, serta dukungan untuk pengakuan Pegunungan Meratus sebagai UNESCO Global Geopark.
