Kondisi Infrastruktur Dapil III Kalteng Tidak Layak, Waket DPRD Kalteng Minta Perhatian Serius Pemerintah

PALANGKARAYA, Kalimantanlive.com – Warga yang bermukim di Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau maupun Kabupaten Sukamara masih mengeluhkan kerusakan infrastruktur yang ada di wilayah mereka.

Keluhan warga yang bermukim pada tiga kabupaten di Kalimantan Tengah tersebut perlu mendapat perhatian serius pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

Karena berdasarkan aspisirasi warga saat reses maupun pantauan di lapangan kondisi infrastruktur pada Dapil III Kalteng tersebut hingga saat ini masih buruk.

Ini, diungkapkan, Wakil Ketua (Waket) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Tengah atau DPRD Kalteng, Riska Agustin yang mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi infrastruktur yang ada di Bumi Tambun Bungai.

Kader Partai Golkar Kalteng ini menyoroti masih buruknya infrastruktur di wilayah daerah pemilihan III atau Dapil III yang meliputi Kotawaringin Barat, Sukamara dan Lamandau.

Dia memantau kondisi infrastruktur di kawasan tersebut kian memburuk akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah.

Menurut dia, efisiensi anggaran sangat berdampak, khususnya bagi daerah Dapil III untuk tiga kabupaten tersebut.

“Akibat anggaran yang dipangkas untuk efisiensi banyak program pembangunan yang telah direncanakan menjadi tertunda,” ujarnya, Selasa (6/5/2025).

Baca Juga :Rekomendasi DPRD Kalteng Segera Ditindaklanjuti, Pelayanan dan Pembangunan Dinilai Semakin Baik

Baca Juga :Rekomendasi DPRD Kalteng Segera Ditindaklanjuti, Pelayanan dan Pembangunan Dinilai Semakin Baik

Riska Agustin mengatakan, selama masa reses, banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan yang rusak dan akses transportasi yang sulit dijangkau.

“Bahkan, banyak jalan utama di daerah tersebut yang menjadi urat nadi masyarakat sudah tidak layak, dan ini menjadi keluhan utama warga,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Riska mendorong pemerintah provinsi untuk segera merespons kondisi kerusakan infrastruktur tersebut dengan program perbaikan yang terarah.