PALANGKARAYA, Kalimantanlive.com – Pembangunan di perdesaan dan perkotaan di Provinsi Kalimantan Tengah dinilai masih terjadi kesenjangan, karena masih ada warga desa yang belum menikmati kebutuhan dasar yang memadai.
Hal tersebut terungkap saat anggota DPRD Kalteng melakukan reses ke daerah, masih banyak keluhan warga terkait belum tersedianya fasilitas dasar warga perdesaan.
Ini menjadi perhatian Anggota DPRD Kalteng, Abdul Hafid yang menyerukan agar pembangunan fasilitas dasar masyarakat perdesaan lebih diperhatikan.
Ini terutama soal infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan sarana air bersih yang harusnya menjadi prioritas yang diutamakan pemerintah.
Dia mengungkapkan, pembangunan masih belum merata untuk sebagian wilayah perdesaan khususnya di wilayah terpencil yang masih banyak tertinggal.
Anggota DPRD Kalteng dari Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur ini,mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi sejumlah desa di Kalteng yang hingga kini belum menikmati fasilitas dasar secara memadai.
Menurutnya, kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Provinsi Kalimantan Tengah ini perlu segera diatasi segera.
Baca Juga :Tenaga Kesehatan Belum Merata Hingga Daerah Terpencil Jadi Sorotan Anggota DPRD Kalteng
Baca Juga :Memperkuat Kelembagaan Dewan, Ketua dan Sekretaris DPRD Kalteng Hadiri ADPSI dan ASDPSI di Bandung
Dia mengungkapkan, masih banyak desa di Kalteng yang terisolasi karena jalan rusak berat, belum dialiri listrik.
“Bahkan air bersih pun sulit dijangkau. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga menyangkut hak dasar warga negara,” ujarnya Selasa (13/5/2025).
Dikatakan dia, pemerataan pembangunan merupakan kunci dalam menciptakan keadilan sosial dan mempercepat kemajuan daerah.
Oleh sebab itu, Hafid meminta program-program pembangunan tidak hanya menyasar wilayah pusat, melainkan menjangkau seluruh pelosok.
Anggota Komisi IV ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan DPRD dalam merancang anggaran dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat desa.
