MUARA TEWEH, KALIMANTANLIVE.COM – Beberapa warga Muara Teweh melakukan pembelian lahan di Desa Karendan Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara dan mendapatkan SKT (Surat Keterangan Tanah) dari Kepala Desa setempat pada tanggal 26 Mei 2021.
Namun 3 tahun kemudian tepatnya tahun 2024 surat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dikeluarkan Kepala Desa yang sama tetapi atas nama beberapa warga desanya, sehingga menjadikan kepemilikan lahan tumpang tindih dan para pembeli merasa dibenturkan dengan warga.
Semakin dianggap membuat kusut, sebuah perusahaan yakni PT. NPR melakukan pembebasan lahan dan memberikan tali asih milyaran rupiah kepada warga Karendan melalui Kepala Desanya, Ricy.
BACA JUGA : Kades Karendan Coba Dilaporkan Ke Polisi Terkait Tanah, Warga Desa Membela, Sebut Oknum DPRD
Semua yang disebutkan di atas adalah menurut salah seorang warga bernama Mariadi usai dirinya dimintai keterangan terkait laporannya tentang masalah lahan di Desa Karendan kepada Polres Barito Utara, pagi (22/5/2025).
Kepada Kalimantan Live ia menceritakan telah mengalami kerugian sebanyak ratusan juta rupiah dan kehilangan tanah sebanyak 43 hektare. Sebagai bukti, saat pembelian ia sudah mencatatkannya di notaris yang memperkuat fakta jual belinya.
Mariadi tidak seorang diri, ada lagi beberapa nama seperti Blory, Bardiani, Melody, Hj. Megawati, Jamilah, Hasrat yang mengalami kerugian serupa hingga jika ditotal mencapai kerugian miliaran rupiah akibat membeli tanah tadi.
Awal mula pembelian lahan menurut penuturan Mariadi, ia didatangi seorang warga Karendan berinisial PRI yang menawarkan lahan yang diakui sebagai milik kakek buyutnya. Pri menurut informasi adalah ipar dari Kades Karendan.
Ringkas kata Mariadi tertarik membeli serta telah melakukan survei ke lapangan yang disaksikan pula oleh banyak warga setempat di sana.
“Saudara Pri bahwa lahan itu masuk dalam wilayah pertambangan batu bara PT. NPR,” jelas Mariadi menerangkan penyebab ia tertarik.
