Reses Anggota DPRD Kalteng ke Daerah, Warga Keluhkan Pembangunan Infrastruktur Belum Merata

PALANGKARAYA, Kalimantanlive.com – Kegiatan reses yang dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau DPRD Kalteng banyak menyerap aspirasi masyarakat.

Dari kegiatan reses yang dilakukan Anggota DPRD Kalteng tersebut salah satu yang muncul terkait keluhan warga terkait pembangunan infrastruktur yang belum merata.

Untuk mengakomudir kepentingan masyarakat terkait keluhan warga kepada Anggota DPRD Kalteng saat reses dilapangan tersebut diperlukan kolaborasi beberapa pihak yang saling mendukung.

Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh, mengatakan, percepatan pembangunan di daerah tidak bisa berjalan efektif tanpa adanya kolaborasi tersebut.

Kolaborasi tersebut terutama antara pemerintah dan masyarakat, juga tentunya dengan pihak lainnya.

Menurut dia, sinergi antar berbagai pihak menjadi fondasi utama untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan.

“Kemajuan Kalteng tak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Diperlukan sinergi lintas elemen, termasuk sektor swasta dan keterlibatan aktif masyarakat,” ujar Faridawaty, belum lama ini.

Ketua DPW Partai NasDem Kalteng ini, menegaskan, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.

Baca Juga :Pengembangan Industri Hilir Sawit, Rotan dan Karet Masih Tertinggal, Jadi Sorotan Ketua Komisi II DPRD Kalteng

Terutama masyarakat yang mampu memberikan masukan langsung sesuai kebutuhan di lapangan.

Menurut dia, kegiatan reses yang dilakukan pihaknya ke berbagai daerah tentunya sangat banyak manfaatnya selain bisa langsung bertemu masyarakat termasuk mengetahui keinginan warga.

Dikatakan dia, masyarakat harus dilibatkan dalam menentukan keberhasilan program pembangunan.

“Melalui kegiatan reses DPRD Kalteng inilah, kami menerima aspirasi warga yang mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan,” ungkapnya.

Bahkan kata Faridawaty selama reses, banyak warga yang menyampaikan keluhan terkait pembangunan infrastruktur yang belum merata.   

Sehingga lanjut dia, kualitas pendidikan perlu perhatian lebih, serta pentingnya dukungan terhadap pelaku UMKM agar bisa berkembang.

“ Saya berharap seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat komunikasi dan kerja sama agar pembangunan di Bumi Tambun Bungai semakin inklusif dan berkelanjutan,” terang dia.

Faridawaty juga mengingatkan, komunikasi yang terjaga antar pihak akan memudahkan koordinasi dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan.