PNS Siap-Siap! Uang Pulsa dan Uang Saku Rapat di Luar Kantor Resmi Dihapus Mulai 2026

JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Keuangan. Mulai tahun 2026, uang pulsa dan uang saku rapat luar kantor untuk PNS bakal dihapus! Aturan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan bakal berdampak langsung pada fasilitas yang selama ini dinikmati para abdi negara.

# Baca Juga :CAIR MULAI HARI INI! Ini Besaran Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan Tahun 2025

# Baca Juga :25 CPNS Banjarbaru Diberi Pembekalan Dasar untuk Tingkatkan Profesionalisme

# Baca Juga :Skandal Guru PNS di Tuban! Diduga Bolos 3 Tahun, Tapi Gaji Jalan Terus! BKPSDM Turun Tangan

# Baca Juga :Gubernur Kalsel Serahkan SK ke 1.234 CPNS dan PPPK Formasi 2024

Uang Pulsa Dihapus, Era Rapat Online Sudah Lewat

Salah satu yang paling mencolok adalah penghapusan biaya paket data dan komunikasi alias uang pulsa bagi PNS. Hal ini disampaikan oleh Direktur Sistem Penganggaran Ditjen Anggaran Kemenkeu, Lisbon Sirait, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/6/2025).

“Saat pandemi, uang pulsa diberikan untuk mendukung kerja dari rumah dan rapat online. Tapi sekarang, kebutuhan itu sudah tidak relevan,” ujar Lisbon.

Tak Ada Lagi Uang Saku Rapat Full Day, Kecuali Menginap

Tak hanya uang pulsa, pemerintah juga menghapus uang harian rapat luar kantor untuk kegiatan seharian penuh (full day) yang tidak membutuhkan penginapan. Artinya, mulai 2026, PNS hanya akan menerima biaya paket rapat, tanpa tambahan uang saku, kecuali rapat tersebut menginap alias full board.

Sebagai catatan:

Uang saku rapat setengah hari (half day) sudah dihapus sejak awal 2025.

Uang saku full day akan dihapus pada 2026.

Hanya rapat full board (dengan menginap) yang masih mendapatkan uang saku sebesar Rp130.000 per orang per hari.

“Ini adalah bagian dari efisiensi belanja barang yang dilakukan pemerintah,” kata Lisbon.