BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menegaskan bahwa penyesuaian anggaran tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk mendukung pembangunan daerah.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Senin (2/6/2025), saat membahas perubahan materi dan jadwal kegiatan DPRD serta rancangan KUPA dan PPAS perubahan Tahun Anggaran 2025.
BACA JUGA: Gubernur Kalsel Terima Sertifikat Geopark Meratus sebagai UNESCO Global Geopark di Paris
“Perubahan anggaran ini bukan sekadar administratif, tapi penting untuk menyelaraskan program Pemprov Kalsel dengan kebijakan nasional dan visi Presiden RI,” ujar Hasnuryadi.
Ia menambahkan bahwa penyesuaian RKPD dan APBD dilakukan untuk memastikan keselarasan antara visi-misi kepala daerah dengan arah pembangunan nasional, sesuai pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Struktur perubahan APBD 2025 mencerminkan dinamika anggaran sepanjang tahun. Hingga April 2025, sejumlah asumsi awal tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual sehingga perlu disesuaikan.
Rincian perubahan meliputi proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp9,078 triliun, belanja daerah Rp12,293 triliun, defisit anggaran Rp2,585 triliun, penerimaan pembiayaan Rp2,683 triliun dari SILPA dan cadangan, serta pengeluaran pembiayaan Rp98 miliar untuk penyertaan modal BUMD seperti PT Jamkrida.
