Menurutnya, dengan stok nasional yang kini mencapai sekitar 4 juta ton dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang masih berjalan, tidak seharusnya terjadi lonjakan harga atau kekosongan pasokan.
“Kalau dulu masih bisa berdalih stok Bulog habis atau belum ada impor, sekarang semua alasan itu tidak berlaku. Malah program SPHP diduga dimanfaatkan untuk mencampur beras dan dijual lebih mahal. Ini penyimpangan yang harus ditindak,” ujar Amran.
BACA JUGA: Hadapi Musim Kemarau 2025, Pemprov Kalsel Matangkan Strategi Ketahanan Pangan
Ia menduga ada permainan dalam pengelolaan data stok dan distribusi beras yang mengarah pada upaya mengacaukan kebijakan pemerintah.
“Kondisi seperti ini bisa jadi bentuk sabotase terhadap program pangan nasional dan juga menyesatkan publik dengan data yang dimanipulasi,” lanjutnya.
