KOTABARU, Kalimantanlive.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Ayi Riyanto menyampaikan hasil evaluasi atas perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 dalam sebuah audiensi resmi yang digelar di Aula Bamega, lantai 2 Kantor Bupati Kotabaru, Kamis (12/6/2025).
Acara ini dibuka pukul 09.00 WITA dan dihadiri oleh unsur pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), auditor BPKP, serta para kepala unit teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Sambutan pembuka dibacakan oleh Sekretaris Daerah Eka Saprudin, mewakili Bupati Kotabaru.
Baca Juga : Momen Haru Bupati Kotabaru Muhammad Rusli Saat Lepas Jamaah Calon Haji 2025
Dalam sambutannya, Sekda menekankan bahwa audiensi ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus sebagai momentum refleksi untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
“Hasil evaluasi ini harus kita jadikan panduan dalam memperbaiki kebijakan, khususnya di lima sektor prioritas pembangunan kita,” tegas Sekda, merujuk pada pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan UMKM.
Baca Juga : Percepat Pemerataan Jaringan Internet di Kotabaru, Bupati Muhammad Rusli Kunjungi Kementrian Komdigi
Sekda juga menambahkan bahwa ke depan, isu-isu strategis seperti program makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat harus turut menjadi bagian dari pemikiran dalam penyusunan RPJMD, agar kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.
Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Ayi Riyanto mengungkapkan bahwa dari total anggaran lima sektor prioritas yang mencapai Rp1,4 triliun, terdapat Rp764,8 miliar atau 51,5% anggaran yang berpotensi tidak efektif, serta Rp42,2 miliar (2,85%) yang dinilai tidak efisien.
Menurut BPKP, sejumlah program masih disusun tanpa keterkaitan yang kuat antara perencanaan jangka menengah dan pendek. Selain itu, indikator kinerja program lebih banyak berorientasi pada aspek kuantitatif ketimbang kualitas hasil.
