BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena menekankan pentingnya penerapan governansi atau tata kelola yang baik sebagai fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Berdasarkan data Worldatlas.com 2025 dan transparancy.org 2024, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat integritas suatu negara, semakin pesat pula kemajuan pembangunannya,” katanya, pada acara Governansi Insight Forum dengan tema Bersama OJK Membangun Sektor Jasa Keuangan Berintegritas” yang diselenggarakan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Selasa (17/6/2025).
BACA JUGA: OJK Gelar ToT PEDULI: Pentingnya Kolaborasi dengan Media Massa Perkuat Literasi Keuangan Masyarakat
Forum ini diikuti lebih dari 550 peserta secara hybrid yang terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan, perwakilan Pemerintah Daerah, akademisi, dan para pemangku kepentingan lainnya di Wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya.
Sophia mengatakan, untuk memperkuat governansi tersebut, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud sebagai pedoman wajib bagi seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), guna memperkuat ketahanan sistem keuangan dari risiko kecurangan secara proaktif dan berkelanjutan.
“Nah diharapkan dengan berlakunya dan diimplementasikannya POJK ini, maka kepercayaan masyarakat bisa terjaga terhadap sektor jasa keuangan. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama membangun sektor jasa keuangan yang berintegritas, demi menjaga ketahanan ekonomi dan mencapai visi nasional dan daerah ke depannya,” kata Sophia.
Sophia juga menyampaikan bahwa penguatan tata kelola dalam mendukung program Survei Penilaian Integritas KPK juga diterapkan dalam internal OJK dengan menjadikan Survei Penilaian Integritas sebagai indeks penilaian kinerja organisasi.
Kegiatan ini dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan Ahmad Bagiawan, Kepala Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus OJK Siswani Wisudati, Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara H. Sahrujani, PJ Wali Kota Banjarbaru Subhan Nor Yaumil, Plt.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Andriyanto, Inspektur Bidang Investigasi Kementerian Keuangan Peter Umar, serta Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan Agus Maiyo.
