JAKARTA, Kalimantanlive.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (19/6).
Kegiatan ini juga dihadiri Gubernur Kalsel, H. Muhidin, serta jajaran kepala perangkat daerah, dan menjadi bagian dari penandatanganan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Sektor PBJ yang disusun oleh KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III.
BACA JUGA: Komisi IV DPRD Kalsel Kaji Model Penyaluran Aspirasi Reses ke Program Kesra di Bali
Ketua DPRD Kalsel menegaskan dukungan penuh lembaganya terhadap langkah KPK. “Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, kami siap mengawal tata kelola PBJ agar bersih dan transparan,” tegas Supian HK.
Ia menyebut, kehadiran DPRD dalam forum ini adalah bentuk nyata sinergi legislatif dan eksekutif untuk menutup celah korupsi dan memperkuat integritas pemerintahan.
Selain penandatanganan, kegiatan juga diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari KPK, LKPP, Kemendagri, dan BPKP.
Forum ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam menerapkan strategi pencegahan korupsi berbasis data dan akuntabilitas.
Sumber: DPRD Kalsel
