BANJARMASIN, Kalimantanlive.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kawasan Perdesaan se-Kalsel Tahun 2025, berlangsung 24–26 Juni di Banjarmasin.
Rakor diikuti 30 peserta dari unsur PMD provinsi dan kabupaten/kota, Bappeda, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, serta perwakilan desa.
BACA JUGA: Pemprov Kalsel Teken Komitmen SPMB Transparan dan Bebas Titipan
Acara dibuka Kepala Dinas PMD Kalsel, H. Faried Fakhmansyah, dan dihadiri Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendes PDTT RI, Suherman.
Suherman menekankan pentingnya penguatan administrasi sebelum pembangunan fisik dimulai. Ia juga menyoroti alokasi minimal 20% dana desa untuk mendukung ketahanan pangan, sejalan dengan kebijakan nasional.
“Ketahanan pangan jadi isu strategis. Desa harus turut serta mendukung melalui program lintas sektor,” tegasnya.
Faried menyebut rakor ini menjadi forum strategis membangun sinergi antarpemangku kepentingan untuk menciptakan kawasan perdesaan yang terarah dan berkelanjutan.
Saat ini, tiga kawasan perdesaan di Kalsel telah masuk daftar prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029, yaitu:
