PALANGKARAYA, Kalimantanlive.com – Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, Rabu (2/7/2025) menjelaskan ada sebanyak 44 paket proyek infrastruktur dilakukan pengkajian ulang.
Dia menjaskan, sejumlah paket proyek tersebut telah direncanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kalteng.
Sehingga dilakukan kaji ulang akibat keterbatasan anggaran dalam perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun 2025.
Dijelaskan dia, dari total jumlah tersebut hanya sekitar 20 persen proyek yang dapat dilanjutkan pengerjaannya.
Menurut Lohing Simon, rekanan yang akan melanjutkan pekerjaan tersebut pun melalui skema tunda bayar.
Sehingga lanjut dia, pekerjaan fisik akan diselesaikan tahun ini sedangkan kekurangan pembayaran dialokasikan dalam anggaran tahun depan.
Lebih jauh Lohing menjelaskan hal tersebut sudah disepakati bersama dalam rapat yang telah mereka dilaksanakan.
“Kami sudah sepakat dengan PUPR soal itu, sehingga tidak ada perubahan signifikan dalam pagu anggaran,” ujarnya.
Namun begitu, lanjut dia, ada beberapa proyek yang tidak bisa diselesaikan pembayarannya tahun ini.
Untuk hal tersebut lanjut dia, pihaknya menawarkan dengan solusi mekanisme tunda bayar bagi kontraktor yang bersedia.
Baca Juga :Larangan Penahanan Ijazah Siswa oleh Pihak Sekolah Direspon Positif Anggota DPRD Kalteng
Dijelaskan dia, langkah tersebut diambil sebagai solusi agar proyek strategis tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“ Hal ini dilakukan sebagai bentuk efisiensi yang terukur. Hanya proyek-proyek yang sesuai dengan kemampuan anggaran yang dilanjutkan,” terangnya.
Baca Juga :Gantikan Jimmy Carter, Hari Ini Junaidi Resmi Diangkat Sebagai Waket DPRD Kalteng
Ketua Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa DPRD Kalteng ini, bersama mitra kerja tetap mengawal pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai rencana dan tidak merugikan pihak manapun.
Dia menegaskan, DPRD Kalteng mendukung penuh pembangunan infrastruktur tersebut.
