“Ini direksi PLN kelihatannya baru juga jadi, materinya pun baru. Padahal Dirut-nya cuma satu, enggak berubah-ubah,” kritik Bahlil.
PLTS untuk Desa Tanpa Listrik
Di sisi lain, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi mengandalkan perluasan jaringan listrik dari kota untuk menjangkau desa-desa terpencil. Sebagai gantinya, akan digunakan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang lebih efisien dan sesuai dengan kondisi wilayah.
“Desa-desa yang belum ada jaringannya tidak perlu menarik kabel dari kota atau kecamatan. Kalau mempergunakan PLTS, cukup jaringan lokal yang kita pakai,” jelasnya.
Bahlil juga meluruskan persepsi bahwa pendanaan program ini berasal dari PLN. Ia menegaskan bahwa biaya untuk swasembada energi adalah bagian dari anggaran negara dan harus dibahas lintas kementerian.
“Nanti itu akan dibahas bersama Kemenkeu. Biayanya lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN, padahal itu anggaran negara. Programnya pun harus mengikuti desain besar yang telah ditetapkan Presiden,” pungkasnya.
(kalimantanlive.com/sumber lainnya)
editor : TRI
