“Dokumen lama juga banyak yang kurang terjaga karena keterbatasan fasilitas penyimpanan. Kini, melalui JDIH berbasis website, semua informasi hukum DPRD dapat diakses kapan saja dan di mana saja,” jelas Miliyanti.
JDIH DPRD Balangan menyediakan berbagai dokumen hukum secara lengkap dan spesifik, termasuk dokumentasi proses pembentukan Perda.
BACA JUGA: Putra Balangan Haris Fadillah Raih Tiga Penghargaan di Ajang Pengabdian Nusantara Membara di NTT
Pada tahun lalu, pengembangan difokuskan pada pengaktifan fitur berita, yang menampilkan informasi dan dokumentasi rapat Bapemperda dan Pansus.
“Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan ikut mengawasi proses penyusunan Raperda hingga ditetapkan menjadi Perda,” pungkasnya.
(Kalimantanlive.com/Kamil)
